Pola Pendekatan Pemberdayaan UMKM

Terdapat 4 (Empat) Pola Pendekatan dalam Pemberdayaan UMKM

  • Pola PHBK (Pola Hubungan Bank dengan Kelompok)
  • Pola Klaster
  • Pola Kemitraan
  • Pola BDSP (Business Development Services/Provider)

Pola PHBK

Untuk membantu perbankan Indonesia mengatasi berbagai kendala tersebut di atas dan agar perbankan dapat melayani sektor riil khususnya pada segmen usaha mikro secara aman dan saling menguntungkan, maka Bank Indonesia sejak tahun 1989 telah menyelenggarakan Program Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK). Konsep PHBK adalah suatu pola pelayanan keuangan yang diperkenalkan dan disediakan oleh BI kepada perbankan dan sektor riil untuk mengembangkan hubungan keuangan antara bank dan usaha mikro dengan pendekatan kelompok, yang diuraikan berikut ini.

Tujuan pelaksanaan PHBK

  • Mengembangkan, memperluas dan membudayakan layanan keuangan komersial perbankan kepada pengusaha mikro agar dapat meningkatkan pendapatannya.
  • Membantu perbankan untuk memperluas segmen pasar usaha mikro secara aman dan saling menguntungkan.

Partisipan PHBK adalah:

  • Bank, yaitu Bank Umum dan BPR sebagaimana disebutkan dalam UU tentang Perbankan.
  • LPSM atau Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat, yaitu lembaga nir-laba yang memiliki program pengembangan sosial ekonomi khususnya bagi UMK.
  • Instansi Pemerintah, yaitu lembaga Pemerintah pada berbagai tingkatan yang memiliki atau terkait dengan program pengembangan sosial ekonomi khususnya bagi UMK.
  • Koordinator kelompok, yaitu suatu lembaga informasi atau program yang mempunyai kepedulian terhadap mengembangan dan pembinaan kelompok masyarakat dalam rangka memajukan sosial ekonomi.

Sasaran PHBK

Sasaran PHBK adalah Pengusaha mikro yang tergabung dalam kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Pengusaha mikro adalah pelaku usaha di semua sektor ekonomi dengan kekayaan di luar tanah dan bangunan maksimum Rp 25 juta. Pengusaha mikro terdiri dari petani kecil, peternak, pengrajin, nelayan, industri kecil, pedagang kaki lima, bakulan di pasar, pengusaha mikro dibidang jasa dan lain-lain baik di kota maupun di pedesaan, termasuk masyarakat yang berpenghasilan tetap/pensiunan sepanjang anggota tersebut mengelola usaha produktif, baik yang belum maupun yang sudah akses terhadap kepada layanan perbankan.

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah sekumpulan orang yang melakukan kegiatan usaha skala mikro yang tergabung dalam satu ikatan pemersatu, yang saling mengenal dan percaya satu sama lain serta bersepakat untuk bekerjasama meningkatkan pendapatannya.

Dalam rangka PHBK, KSM dibedakan atas dua jenis, yang melakukan peranan yang berbeda dalam kegiatan hubungan keuangan dengan bank, yaitu:

a. Kelompok Simpan Pinjam (KSP)

Adalah KSM yang melakukan kegiatan simpan pinjam dari, oleh dan untuk para anggotanya. Kredit dari bank bersifat memperkuat sumber dana kelompok yang akan dipinjamkan kepada para anggotanya. Dalam hubungan keuangan dengan bank KSP bertindak sebagai executing agent.

b. Kelompok Pengusaha Mikro (KPM)

Adalah KSM yang semua anggotanya sepakat bekerjasama untuk memperoleh layanan bank guna mengembangkan usaha. Dalam hubungan keuangan dengan bank KPM bertindak sebagai channeling agent.      Baik KSP maupun KPM harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat dihubungkan dengan bank

Model Hubungan Bank dengan KSM

Bank melakukan pelayanan keuangan langsung kepada kelompok Bank dan LPSM/Dinas/Instansi Pemerintah membuat perjanjian kerja sama dalam rangka pembentukan dan atau pembinaan kelompok dengan kewajiban bank memberikan fee biaya pembinaan yang diperhitungkan dalam tingkat bunga kredit. Dalam hubungan ini LPSM/Dinas/Instansi bertindak sebagai channeling agent.2.

Model hubungan 1b

Bank melakukan pelayanan keuangan langsung kepada kelompok yang sudah dibentuk dan dibina oleh koordinator kelompok. Bank dan koordinator kelompok melakukan koordinasi dalam penyaluran dan pengembalian kredit. Mengenai kompensasi terhadap koordinator kelompok diberikan sesuai kesepakatan masing-masing pihak antara bank, koordinator kelompok dan KPM.

 Model hubungan 2

Bank memberikan pelayanan keuangan kepada kelompok melalui LPSM. Biaya kegiatan pembinaan diperoleh LPSM dari selisih bunga kredit dari bank dengan yang dibayar oleh kelompok. Akad kredit dilakukan antara bank dengan Pimpinan LPSM yang memiliki kewenangan legal. Kemudian akad kredit antara pimpinan LPSM dengan Ketua atau Pengurus kelompok yang memperoleh kuasa dari para anggotanya atau atas dasar keputusan rapat anggota yang dibuktikan oleh dokumen berita acara atau notulen. Dalam hubungan ini LPSM bertindak sebagai executing agent.

Model hubungan 3

Bank mengidentifikasi sendiri kelompok yang telah ada, atau memfasilitasi proses pembentukan kelompok di antara pengusaha mikro potensial yang sudah terseleksi, memberikan pelayanan keuangan dan sekaligus membina kelompok-kelompok tersebut sebagai nasabahnya. Akad kredit dilakukan antara bank dengan Ketua atau Pengurus kelompok yang memperoleh kuasa dari para anggotanya atau atas dasar keputusan rapat anggota yang dibuktikan oleh dokumen berita acara atau notulen.   

Pola Klaster

Pola pengembangan satuan usaha berbasis klaster adalah suatu pengembangan investasi bagi kelompok usaha mikro, kecil, menengah berbasis klaster komoditas atau industri yang mengoptimalkan hubungan antar pengusaha dalam perluasan kesempatan kerja, pemanfaatan sumberdaya lokal, dan pemasaran. Usaha ini mengkaitkan antara input – proses – output dan pasar secara terangkai yang berbasis pada satu jenis komoditas (klaster komoditas) atau pada kelompok industri (klaster industri).

Banyak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) gagal beroperasi karena tidak mendapatkan kepastian terhadap penyediaan input dan pemasaran output. Lembaga keuangan kurang melihat perspektif mata rantai produksi, pengolahan, pemasaran sebagai suatu rangkaian usaha yang beroperasi secara menyatu dan modal dapat kembali. Keterlibatan input, proses, output dan akses pasar pada UMKM sering tidak terorganisir secara benar. Paket kebijakan pengembangan usaha sangat sektoral dan tidak terfokus pada satuan kelompok usaha yang terangkai. Upaya pemerintah belum optimal dalam mengembangkan jaringan kerja kemitraan dalam pengembangan UMKM.

Peran pemerintah termasuk pemerintah daerah adalah menyiapkan paket kebijakan pengembangan UMKM berbasis klaster komoditas atau klaster industri, pengembangan akses UMKM ke lembaga pasar lokal, domestik dan global.

Peran yang diharapkan dari pemerintah adalah:

  • Menciptakan peluang pasar lokal, domestik dan global sebagai respon terhadap perkembangan yang ada;
  • Melakukan terbosan-terobosan dalam pengembangan teknologi sistem produksi, pengolahan dan pemasaran;
  • enguatkan dan mengaktifkan jalinan hubungan secara kemitraan antar pelaku dalam proses produksi, pengolahan dan pemasaran;
  • Melakukan identifikasi sumberdaya yang potensial secara lebih intensif;
  • Menciptakan produk yang memiliki keunggulan komparatif;
  • Memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi.

Pola Kemitraan

Kemitraan menurut Peraturan Pemerintah N.o 44 Tahun 997, adalah  kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada Usaha Kecil, oleh Pemerintah dan dunia usaha.  Pola-pola kemitraan yang  umum dijumpai  antara lain Kemitraan Inti Plasma dan Pola Bapak Angkat.

Kemitraan (Inti Plasma)

Dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan atau Usaha Menengah sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil yang menjadi plasmanya antara lain meliputi :

  • penyediaan dan penyiapan lahan;
  • penyediaan sarana produksi;
  • pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;
  • perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
  • pembiayaan; dan
  • pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Dalam hal kemitraan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil berlangsung dalam rangka sub kontrak untuk memproduksi barang dan atau jasa, Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan bantuan antara lain berupa :

  • kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen;
  • kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksinya secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
  • bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
  • perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
  • pembiayaan.

Dalam kegiatan perdagangan pada umumnya, kemitraan antara Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil dapat berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang bersangkutan.

Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan Usaha Kecil mitra binaannya.  Sementara  Usaha Kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Usaha Besar dan atau Usaha Menengah mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.

Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan dengan Usaha Kecil /Mikrober kewajiban untuk      melakukan pembinaan kepada mitra binaannya dalam satu atau lebih aspek :

a. Pemasaran, dengan :

  • membantu akses pasar;
  • memberikan bantuan informasi pasar;
  • memberikan bantuan promosi;
  • mengembangkan jaringan usaha;
  • membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku konsumen;
  • membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambah kemasan.

b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan :

  • pendidikan dan pelatihan;
  • magang;
  • studi banding;
  • konsultasi.

c. Permodalan, dengan :

  • pemberian informasi sumber-sumber kredit;
  • tata cara pengajuan penjaminan dari berbagai sumber lembaga penjaminan;
  • mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan;
  • informasi dan tata cara penyertaan modal;
  • membantu akses permodalan.

d. Manajemen, dengan :

  • bantuan penyusunan studi kelayakan;
  • sistem dan prosedur organisasi dan manajemen;
  • menyediakan tenaga konsultan dan advisor.

e. Teknologi, dengan :

  • membantu perbaikan, inovasi dan alih teknologi;
  • membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi sebagai unit percontohan;
  • membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas;
  • membantu pengembangan disain dan rekayasa produk;
  • membantu meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku.

Usaha kecil / mikro yang bermitra berkewajiban untuk

  • meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan Usaha Besar atau Usaha Menengah; dan
  • memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah.

Pola Bapak Angkat

Pada dasarnya pola  bapak angkat  adalah refleksi kesediaan pihak yang mampu (besar) untuk membantu pihak lain yang kurang mampu (kecil)  pihak yang memang memerlukan pembinaan. Oleh karena itu, pada hakikatnya pola pendekatan tersebut adalah cermin atau wujud rasa  kepedulian pihak  yang besar terhadap yang kecil.   Pola Bapak angkat dalam pengembangan UMK umumnya banyak dilakukan BUMN dengan  usaha mikro dan kecil.

Pola BDSP

Lembaga Jasa Pengembangan Usaha

Sampai saat ini pengertian Business Development Services (BDS) yang diterjemahkan sebagai “Jasa Pengembangan Usaha (JPU) begitu pula Business Development Services Provider (BDSP) masih bervariasi sehingga perlu diarahkan agar semua pihak dapat menerimanya dan menggunakannya. BDS adalah suatu kegiatan dalam bentuk jasa dalam berbagai bidang yang dilakukan oleh individu dan atau lembaga untuk tujuan pengembangan usaha, dalam hal ini UMKM. Sedangkan BDSP adalah suatu lembaga yang memberi/menyediakan pelayanan jasa untuk pengembangan usaha UMKM dalam berbagai bidang antara lain teknis, sosial-ekonomi, keuangan, dll.

Selain pengertian yang dikemukakan di atas, Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development mendefinisikan BDS sebagai berikut “jasa non-finansial yang meningkatkan kinerja suatu perusahaan, akses ke pasar, dan kemampuannya untuk bersaing”. Sedangkan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebutkan sebagai” jasa-jasa bisnis strategis yang meliputi perangkat lunak komputer dan jasa proses informasi, riset dan jasa pengembangan dan teknis, jasa marketing, jasa pengelolaan organisasi bisnis dan jasa pengembangan sumber daya manusia”. Sementara ini telah tercapai konsensus internasional bahwa jasa-jasa perdagangan, hiburan, akomodasi, transportasi dan keuangan dalam hubungannya dengan penyediaan modal, tidak akan dipertimbangkan sebagai BDS atau jasa bisnis strategis.

Kementerian Koperasi dan UKM mendefinisikan BDSP sebagai lembaga atau bagian dari lembaga yang memberikan layanan pengembangan bisnis dalam rangka meningkatkan kinerja UMKM. Lembaga tersebut berbadan hukum, bukan lembaga keuangan, serta dapat memperoleh fee dari jasa layanannya. Definisi BDSP dari Swisscontact, suatu lembaga yang aktif dalam pengembangan BDS di Indonesia, menyebutkan bahwa BDS merupakan bentuk jasa non keuangan yang disediakan oleh lembaga eksternal (Pemerintah atau Swasta) yang bertugas memecahkan masalah yang dihadapi UMKM serta memberikan jasa pengembangan bisnis yang diperlukan.

Dalam hubungan dengan pemberdayaan BDSP maka jasa yang diberikan oleh BDSP adalah konsultansi/pendampingan dalam hal manajemen/analisis keuangan  agar terjadi kemitraan dengan bank atau terjadinya penyaluran dana bank kepada UMKM tersebut disertai dengan pembinaannya.

Perkembangan Lembaga Jasa Pengembang Usaha

Peningkatan jasa-jasa strategis dianggap mempunyai nilai khusus bagi peningkatan kinerja UMKM di kebanyakan negara berkembang. Menurut data dan estimasi terakhir OECD, jasa usaha strategis di negara-negara OECD adalah sebagai berikut:

  • merupakan salah satu dari sektor-sektor ekonomi yang tumbuh paling cepat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata mencapai 10 % per tahun.
  • mencapai  total estimasi omzet sekitar  US$ 1.5 triliun dalam tahun 1999, atau sekitar delapan kali PDB Indonesia.
  • memperkerjakan jauh lebih banyak tenaga kerja akibat kegiatan usaha meningkat.

Banyak bukti-bukti lain yang menunjukan manfaat dan perkembangan penyebaran BDSP sebagai suatu lembaga atau perorangan pemberi jasa-jasa strategis.

Jenis Lembaga Jasa Pengembangan Usaha

Departemen Teknis – Konsultan/Pendamping Teknis

  • - Departemen Pertanian – BPP PPL
  • - Departemen Koperasi & UKM – BDS
  • - BKKBN – PLKB
  • - Departemen Perindag, Departemen Sosial – PSL
  • - Departemen Dalam Negeri – KMT Propinsi dll.

Swasta

  • Konsultan seperti yang tergabung dalam Inkindo, Iwapi, Kadin, Asosiasi BDS, Swiss Contact dan konsultan swasta lainnya.
  • LPSM – Konsultan/Pendamping Sosial, seperti Bina Swadaya, LP3ES, Altrabaku dan lain-lain.
  • Lembaga Penelitian – Konsultan/Pendamping seperti lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

Pembentukan BDSP

Konsultan/Pendamping merupakan anggota atau unsur  BDSP yang memenuhi standar kualifikasi tertentu.

  • Konsultan/pendamping yang merupakan anggota atau unsur BDSP tersebut menyiapkan UMKM di bidang non keuangan seperti produksi dan teknologi, manajemen, pengembangan usaha dan pemasaran. Selama ini, fungsi konsultansi dan pendampingan telah dilakukan oleh beberapa instansi/lembaga seperti Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Departemen Pertanian, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di BKKBN, asosiasi UMKM seperti Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Perguruan Tinggi dan konsultan swasta baik yang tergabung dalam asosiasi konsultan (misalnya INKINDO) maupun asosiasi lainnya. 

Sebagaimana telah disebutkan, pengembangan dan pemberdayaan UMKM  dilakukan oleh berbagai pihak baik  dinas/instansi pemerintah, perbankan, swasta, lembaga swadaya masyarakat, maupun lembaga-lembaga internasional.  Pemberdayaan  UMKM  dilakukan oleh lembaga atau individu-individu  pendamping/konsultan yang dibentuk atau  bekerja pada lembaga tersebut dalam bidang   teknis, manajemen, keuangan dan sebagainya,  sesuai dengan sektor dan bidang keahlian masing-masing.

Adanya  pendamping atau konsultan tersebut sangat membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya,  akan tetapi  untuk mengembangkan usaha lebih jauh UMKM  seringkali menemui kendala untuk akses dengan lembaga keuangan khususnya perbankan.   Di lain pihak  perbankan yang memiliki alokasi sumber dana  belum dapat menjangkau lebih banyak UMKM karena keterbatasan  informasi dan SDM yang dimiliki. Peranan pendamping/konsultan dalam menghubungkan UMKM dengan bank menjadi sangat strategis karena dapat menciptakan kesinambungan usaha UMKM dan dapat mengatasi keterbatasan perbankan dalam menjangkau UMKM. Konsultan/pendamping  UMKM yang mampu menghubungkan dengan bank dapat menjadi mitra bank

Sehubungan dengan peranan yang strategis tersebut, konsultan/pendamping UMKM perlu diperkuat dari aspek keuangan dan perbankan melalui pendidikan dan pelatihan yang terpadu, sehingga menjadi konsultan keuangan/pendamping UMKM yang profesional dan dapat menjadi mitra bank.

Pemberdayaan BDSP dimaksudkan untuk memberdayakan konsultan/pendamping, baik swasta maupun yang dibentuk Pemerintah, yang selama ini terlibat dalam pengembangan UMKM. Pembentukan BDSP didasarkan pada visi untuk memperluas akses sektor UMKM kepada kredit perbankan, sedangkan misinya adalah memberdayakan Konsultan Keuangan/Pendamping UMKM agar mampu menyediakan jasa pengembangan bisnis dan berfungsi sebagai “jembatan penghubung” antara UMKM dan bank.

Pemberdayaan BDSP melibatkan banyak pihak  yaitu Pemerintah, KPK, Bank Indonesia, perbankan dan swasta.  Oleh karena itu perlu sebuah wadah atau forum yang dapat  melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan BDSP tersebut, yaitu berupa Satuan Tugas. 

Next

Leave a Reply